Press Release

Perlunya Perspektif Historis dan Keadilan Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Agraria, Mengakhiri Kekerasan di Pedesaan serta Memulihkan Hak-hak Petani Korban; BPN, Polri dan Komnas HAM Harus Bertanggung Jawab

”Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, serta Komnas HAM telah gagal menghentikan kekerasan dan penyelesaian konflik agraria.” Demikian salah satu kesimpulan dari hasil pemantauan yang dilakukan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Yayasan Bina Desa Sadajiwa pada akhir semester 2008 hingga Februari 2009 di Jawa Barat (Sumedang dan Cianjur), Sumatera Utara (Langkat) dan Sulawesi Tengah (Bohotokong).

Temuan-temuan dalam pemantauan ini menyimpulkan, konflik agraria terjadi di wilayah perkebunan yang persoalanya semenjak zaman kolonialisme, di kemudian hari keberanian rakyat melakukan aksi re-claiming di areal perkebunan tidak saja bersumber pada aspek historis bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhurnya, tetapi juga akibat tanah tersebut terlantar atau habis hak guna usahanya. Artinya, konflik ini bukan merupakan konflik baru, melainkan konflik di masa lalu yang tidak terselesaikan hingga sekarang ini.