Lebih satu dekade upaya pemerintah menyelesaikan krisis kelautan, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kini, ekonomi nelayan dan petambak semakin terpuruk, akibat lemahnya perlindungan pemerintah atas tambak-tambak dan perairan perikanan rakyat, minimnya permodalan, sulitnya mengakses bahan bakar, hingga teledor memberi berbagai kemudahan untuk pelaku usaha (termasuk asing) mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan nasional secara tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan.

Read more: Maklumat Penyelamatan Pesisir dan Laut Nusantara

Siaran Pers

Semenjak tahun 2007, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) bersama sejumlah organisasi masyarakat, mengajukan inisiatif perubahan (legal reform) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014. Sesungguhnya masih ada tema lain yang terkait pembaruan agraria dan perlindungan hak-hak produsen pangan (petani, nelayan, dan masyarakat adat) yang diusulkan, namun hanya tiga hal tersebut yang lengkap adminitrasinya, yaitu adanya naskah akademik dan rancangan undang-undang dan sudah didaftarkan ke Baleg DPR RI.

Read more: Prioritas Prolegnas 2011: Pembaruan Hukum untuk Perlindungan Hak Atas Pangan, Hak-hak Petani dan Nelayan, serta Pembaruan Agraria

The 2007 Coastal and Islet Management Law is yet to be functional, but an alliance of activists are already seeking to shoot it down.

An alliance of NGOs have filed for a judicial review with the Constitutional Court to have the law revised or even scrapped as they claim it will see the state surrendering its sovereignty to capitalists.

The group says the law gives business entities the right to manage a particular area and share the profits with the local government,  which will effectively rob indigenous po-pulations of their ancestral homes and livelihood.

Read more: NGOs seek to scrap law on coastal management